Timur Tengah Dari Perspektif Turki (10)

Kami akan sajikan kajian dari Asisten Docen Dr. İsmail Numan Telci (Dikutip dari analisis yang dipublish oleh Anadolu Agency)

Timur Tengah Dari Perspektif Turki (10)

Pada periode pasca-Perang Dunia II, organisasi-organisasi internasional mulai menjadi aktor penting  dalam politik global. Liga Arab, yang didirikan pada tahun 1945 untuk mengatasi masalah negara-negara Arab, telah kehilangan reputasinya dalam opini publik Arab, terutama karena kinerjanya yang gagal di banyak bidang selama beberapa tahun terakhir. Kegagalan Liga Arab untuk mengembangkan solusi terhadap masalah regional juga gagal mengembangkan kerjasama dala bidang politik, ekonomi dan budaya di Timur Tengah, yang menyebabkan pendirian dan keberadaaan organisasi tersebut dipertanyakan.

Khususnya, Liga Arab, yang tidak dapat menciptakan sebuah struktur yang dapat mendorong negara-negara Arab di sekitar yang satu atap untuk mengambil posisi melawan Israel, negara yang menduduki Palestina, bahkan mereka semakin diam setelah terjadi krisis yang semakin parah yang ada di antara negara-negara kawasan Teluk sejak Juni 2017. Masalah lainnya adalah Uni Arab menghadapi kesulitan untuk memberikan sebuah solusi bagi perang sipil yang sedang berlangsung di Suriah. Liga Arab telah berubah menjadi struktur yang tidak berfungsi, karena membiarkan ratusan ribu orang telah kehilangan nyawa dan jutaan orang harus bermigrasi ke negara lain.

Isu Suriah ini merupakan topik perdebatan diplomatik Uni Arab di masa lalu yang ada di beberapa media internasional. Selama KTT Keamanan Munich berlangsung, Sekretaris Jenderal Liga Arab mengkritik operasi militer Turki di Afrin, Suriah dan menekankan bahwa "Ankara campur tangan di negara Arab" dan mengadopsi sebuah diskursus pan-Arabis, sementara itu Turki yang memiliki pembicara pada panel yang sama, Menteri Luar Negeri Mevlüt Çavuşoğlu, mengeluarkan reaksi yang keras. Mevlüt Çavuşoğlu, memberikan jawaban atas pernyataan diplomat Mesir Ahmed Abul Gheit, kebijakan Liga Arab yang acuh tak acuh terhadap rezim Suriah, tidak pantas untuk mengkritik Turki.

Çavuşoğlu yang menekankan bahwa Uni Arab tidak memperhatikan anggota negaranya yang menggunakan senjata kimia dan membunuh setengah juta manusia, ia mengatakan, “Uni (Arab) tidak menentang AS dan negara Eropa lainnya yang meluncurkan operasi-operasi militer di Suriah dan melaukan serangan-serangan, sehingga kritiknya terhadap Turki tidak dapat diterima.” Kritik yang benar dari Mevlüt Çavuşoğlu ini lebih cocoknya dipahami sebagai analisis atas cerita kegagalan dalam sejarah Uni Arab.

Liga Arab, yang didirikan pada tahun 1945 oleh Mesir, Irak, Suriah, Lebanon, Arab Saudi dan Yordania, dalam rangka meningkatkan kerja sama antara negara-negara Arab dan memerangi ancaman regional, menjadi organisasi regional dengan 22 anggota yang menerima anggota baru dalam beberapa tahun. Meskipun Uni Arab telah melakukan kerja sama yang terbatas dalam bidang ekonomi dan budaya, namun belum mencapai target yang ditetapkan dalam periode politiknya. Indikasi paling jelas dari hal ini adalah bahwa Liga Arab tidak efektif dalam menyelesaikan konflik Palestina-Israel.

Setelah membuat pernyataan melawan kebijakan Israel sejak awal namun tidak memberikan sanksi, Liga Arab mengalami kesulitan untuk mengembangkan kebijakan umum karena menjadi penghalang  bagi berbagai kepentingan dan agenda di antara para anggotanya sendiri. Situasi ini diamati dalam gerakan peboikotan yang diluncurkan pada tahun 1948 melawan Israel dalam bentuknya yang paling sederhana. Keputusan boikot Liga Arab terhadap Israel telah dibayangi oleh banyak negara anggota selama bertahun-tahun. Mesir dan Yordania, yang menandatangani perjanjian damai dengan Israel pada tahun 1979 dan 1994, mengakhiri pemboikotan setelah terjadi kesepakatan, sementara pemerintah Palestina di Tepi Barat mengakhiri boikot pada tahun 1993 berdasarkan sebuah kesepakatan yang ditandatangani dengan Israel. Dengan keputusan yang diambil pada tahun 1996, anggota Dewan Kerjasama Teluk secara resmi mengakhiri pemboikotan yang telah diikuti secara terbatas, dengan alasan bahwa pemboikotan terhadap Israel merupakan hambatan bagi terciptanya perdamaian di wilayah tersebut.

Lebih baik untuk mengamati sejauh mana Liga Arab gagal menyelesaikan masalah dan bertindak bersama-sama, yaitu dalam revolusi Arab yang dilakukan sejak pada tahun 2010. Uni Arab tetap tidak efektif dalammemberikan solusi damai dalam perang saudara yang sedang berlangsung di Suriah dan Yaman.

Liga Arab, yang bertujuan untuk meningkatkan kerja sama antar negara-negara kawasan, kedepannya nampaknya menjadi semakin menjauh dari tujuan ini. Indikasi lain dari hal ini adalah meningkatnya krisis Teluk, yang terjadi sejak bulan Juni. Arab Saudi, Uni Emirat Arab dan Bahrain bergabung untuk memberikan sanksi politik dan ekonomi terhadap Qatar, bahkan Mesir, negara Liga Arab yang paling kuat juga ikut serta di dalamnya. Liga Arab, yang bertujuan untuk meningkatkan kerja sama politik, ekonomi, budaya dan sosial di antara anggotanya, tetap diam dalam menghadapi sanksi terhadap Qatar yang diluncurkan dari keempat negara tersebut.

Akibatnya, perlu ditunjukkan bahwa dalam konjungtur politik hari ini, Uni Arab adalah organisasi yang tidak berfungsi. Pada saat demokratisasi dalam pengertian global tersebar luas, legitimasi koalisi banyak anggota pengurus yang otoriter benar-benar dipertanyakan.

Situasi ini terwujud secara lebih jelas dalam perkembanganya yang terjadi pada 2016. Karena Maroko sebagai negara yang diharapkan  dapat menjadi tuan rumah pertemuan puncak tahunan Liga Arab yang akan diadakan untuk yang ke-27 kalinya, termasuk “negara yang tidak sepakat dengan Uni Eropa,” memberikan kejutan dan kekecewaaan besar. Pernyataan yang dibuat oleh Kementerian Luar Negeri Maroko mengenai masalah ini menekankan bahwa "para pemimpin Arab harus menghadapi ketidaksepakatan di antara mereka," seperti yang dinyatakan bahwa "seperti yang keputusan yang diambil pada kongres tahun-tahun sebelumnya, Ini akan memicu terciptanya persepsi yang salah atas adanya persatuan di antara negara-negara Arab." Pertemuan puncak yang direncanakan pada bulan Maret dapat diadakan pada bulan Juli setelah Mauritania bersedian untuk menjadi tuan rumahnya.

Jika melihat perkembangan ini, Reaksi Sekretaris Jenderal Liga Arab Ahmed Abul Gheit terhadap operasi Turki di Afrin, harus dilihat sebagai pendapat pribadi bukan merupakan pandangan sebuah organisasi. Sikap kritis Ankara terhadap kudeta yang berlangsung di Mesir yang terjadi pada tahun 2013, menjadi alasan bagi aktor-aktor lama rezim di Mesir yang bersekutu dengan rezim Sisi, untuk mengkritik Turki, termasuk pernyataan Abul Gheit tentang operasi Turki di Afrin.

Demikian kajian dari Asisten Docen Dr. İsmail Numan Telci (Dikutip dari analisis yang dipublish oleh Anadolu Agency)



Berita Terkait